Musyawarah Nasional PP POLRI KE VI TH. 2026

- Redaksi

Kamis, 29 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

BritaAktualNews.com //Jakarta — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan kondisi ideal yang sah secara konstitusional serta telah memperoleh dukungan politik dari lembaga legislatif, (Kamis/29/01/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kapolri telah menyampaikan secara tegas di DPR RI bahwa kondisi ideal saat ini adalah Polri berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut telah diatur secara sah dalam konstitusi dan mendapatkan dukungan politik dari lembaga legislatif,” tegas Wakapolri.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakapolri di hadapan jajaran Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Pepabri, serta para purnawirawan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI PP Polri Tahun 2026.

Wakapolri menambahkan bahwa secara konstitusional, yuridis, sosiologis, dan filosofis, posisi Polri berada langsung di bawah kendali Presiden Republik Indonesia. Posisi tersebut juga mendapat dukungan penuh dari organisasi purnawirawan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional dan marwah institusi Polri.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Pusat PP Polri, Jenderal Pol (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M., menegaskan komitmen organisasi PP Polri untuk tetap tegak lurus terhadap almamater Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menjaga kehormatan dan marwah institusi di mata masyarakat.

Ketua PP Polri juga menginstruksikan secara tegas kepada seluruh purnawirawan Polri agar tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat mengkhianati atau mencederai nama baik Korps Bhayangkara.

Selain itu, disampaikan pula bahwa organisasi PP Polri terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, kepengurusan PP Polri telah terbentuk hingga tingkat pusat, 34 daerah, 359 cabang, dan 1.566 ranting yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

PP Polri juga mencatat sejumlah capaian strategis, antara lain kepemilikan penuh atas Gedung Tribrata dan Hotel Sutasoma, serta penyelesaian seluruh kewajiban administratif dan audit. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi.

Menutup sambutannya, Ketua PP Polri kembali menegaskan doktrin “Sekali Bhayangkara, Tetap Bhayangkara” sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.

(Red)

Berita Terkait

Tabuh Gamelan di Tengah Terik, Tiga Generasi Karawitan Bandung Temu Rasa
Regenerasi Wayang Kulit: Milad Papeling Bandung Jadi Panggung Pertama Dalang Muda Purbalingga
Bupati Purwakarta Minta Evaluasi Keamanan Waduk Jatiluhur Usai Petugas Ditemukan Tewas
Gelombang Tinggi di Muara Sungai Cikidang Pangandaran, Perahu Nelayan Terbalik dan Mercusuar Merah Patah
Topeng Sukses Serapan APBD Bogor Dibongkar BPK, LSM KCBI: TAPD dan Bappenda Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum!
Kadivhumas Polri Mendampingi Bapak Kapolri Menghadiri Peresmian Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI)
Di Tengah Efisiensi Anggaran Dr. H. Edi Purwanto Hadirkan Program P3-TGAI Bantu Pejuang Petani
Penanganan Dugaan Kasus Sekdes Selawangi Disorot LSM KCBI, Transparansi Polsek Tanjungsari Dipertanyakan

Berita Terkait

Rabu, 29 Juli 2026 - 12:30 WIB

Tabuh Gamelan di Tengah Terik, Tiga Generasi Karawitan Bandung Temu Rasa

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:11 WIB

Regenerasi Wayang Kulit: Milad Papeling Bandung Jadi Panggung Pertama Dalang Muda Purbalingga

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:31 WIB

Bupati Purwakarta Minta Evaluasi Keamanan Waduk Jatiluhur Usai Petugas Ditemukan Tewas

Selasa, 28 Juli 2026 - 07:28 WIB

Gelombang Tinggi di Muara Sungai Cikidang Pangandaran, Perahu Nelayan Terbalik dan Mercusuar Merah Patah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 14:19 WIB

Topeng Sukses Serapan APBD Bogor Dibongkar BPK, LSM KCBI: TAPD dan Bappenda Harus Bertanggung Jawab Secara Hukum!

Berita Terbaru