Britaaktualnews.com//TASIKMALAYA KOTA – Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kota Tasikmalaya resmi melantik pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk periode 2025–2030, acara berlangsung di Rumah Makan Sambal Hejo, Kota Tasikmalaya. Selasa (22/7/2025).
Dengan semangat “Vokasi Menguatkan Indonesia”, HIPKI menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global di Kota Tasikmalaya.
Ketua DPC HIPKI Kota Tasikmalaya yang baru, Kepler Sianturi, dalam sambutannya menyoroti pentingnya sinergitas antara HIPKI dan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Menurutnya, dari sekitar 130 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) yang ada, baru 54 yang memiliki izin operasional dan tercatat di sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Peran HIPKI nyata dan strategis. Dalam lima tahun terakhir, lembaga kursus di bawah HIPKI telah berkontribusi menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui pelatihan kerja dan wirausaha. Namun banyak lembaga kesulitan menjaring siswa, bahkan puluhan LKP terancam tutup,” ujar Kepler.
Kepler juga menyampaikan urgensi pembaruan data, termasuk data anak putus sekolah (APS) yang menurut catatan HIPKI mencapai 7.100 anak. Ia berharap data ini dapat diperoleh dari dinas terkait agar lembaga kursus dapat menjalankan program-program dari Kemendikbudristek seperti PKW (Program Kecakapan Wirausaha) dan PKK (Program Kecakapan Kerja) secara optimal.
Selain itu, Kepler menyoroti kendala perizinan yang dihadapi banyak lembaga kursus akibat proses administrasi berbasis OSS (Online Single Submission) yang rumit dan minim pendampingan.
“Kami sangat berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya melibatkan HIPKI dalam program vokasi daerah. Saat ini, tim vokasi daerah sudah dibentuk dan dilantik, tinggal implementasinya,” tambahnya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, memberikan apresiasi terhadap pelantikan pengurus baru HIPKI. Ia menegaskan bahwa HIPKI merupakan mitra penting dalam pengembangan pendidikan nonformal dan vokasi.
“Dari 132 LKP yang tercatat, baru 54 yang memiliki izin resmi. Dari jumlah itu, hanya 14 yang aktif di Dapodik. Sisanya perlu didorong kembali agar bisa aktif dan layak menerima bantuan dari pusat,” terang Tedi.
Ia juga mengingatkan agar lembaga tidak asal membuka pelatihan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. “HIPKI harus bantu arahkan agar lembaga kursus menyelenggarakan pelatihan yang dibutuhkan dunia kerja,” tambahnya.
Ketua DPD HIPKI Jawa Barat, Dr. Yudi Ferdiana Permana, SE., M.Si, menyampaikan bahwa HIPKI harus mampu mengembalikan peran LKP sebagai penggerak ekonomi kerakyatan melalui pelatihan keterampilan. Ia menekankan bahwa legalitas lembaga adalah keharusan, karena tanpa OSS, NIB, dan Dapodik, bantuan dari pusat tidak akan turun.
“HIPKI adalah mitra Dinas Pendidikan. Kami targetkan DPC Kota Tasik bisa aktifkan kembali 54 LKP yang belum aktif. Total di Jawa Barat ada 1.975 LKP dengan lebih dari 5 ribu tenaga pelatih,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi yang kuat antara HIPKI, pemerintah, dan dunia industri akan mempercepat upaya pengurangan angka kemiskinan dan menciptakan SDM siap kerja yang memiliki keterampilan di bidang masing-masing.
HIPKI Kota Tasikmalaya berencana melakukan audiensi dengan DPRD Komisi IV dan Pemkot Tasikmalaya untuk membahas persoalan perizinan, data anak putus sekolah, dan standarisasi lembaga kursus. Hal ini menjadi langkah awal untuk merumuskan solusi konkret dalam mendukung agenda pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya. [gpwk_aka]
